Antasari Divonis 18 Tahun

Antasari Menangis di Persidangan

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menjatuhkan hukuman 18 tahun kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar atas kasus pembunuhan direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Antasari menurut hakim Herry Suantoro saat membacakan vonis di PN Jaksel, Kamis 11 Februari 2010, terbukti melanggar pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 55 ayat 1 ke-2, juncto pasal 340 KUHP. Antasari terbukti dan sah bersalah menganjurkan pembunuhan Nasrudin.

Hal-hal yang memberatkan, menurut hakim, perbuatan Antasari telah membuat anak-anak korban kehilangan ayahnya dan Antasari adalah penegak hukum. Hal-hal yang meringankan Antasari dinilai sopan dan santun di persidangan, belum pernah dihukum, dan berjasa dalam pemberantasan korupsi.

Vonis Antasari lebih berat daripada vonis Kombes Pol Williardi Wizard yang divonis 12 tahun dan Sigid Haryo Wibisono yang divonis 15 tahun penjara.

Sidang vonis Antasari ini disaksikan langsung istrinya, Ida Laksmiwati dan dua putrinya, Andita Diacnotora Antasariputri dan Ajeng Oktariefka.

Jaksa sebelumnya menuntut Antasari dengan hukuman mati. Jaksa menilai Antasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, orang yang turut melakukan perbuatan, membujuk orang lain melakukan tindakan pidana, sehingga menjatuhkan hukuman mati.

Dalam persidangan, jaksa menilai tidak ada hal-hal yang meringankan Antasari. Jaksa justru menghimpun 10 hal yang memberatkan suami Ida Laksmiwati itu.

Salah satunya terdakwa mempersulit persidangan dan menurunkan citra penegak hukum. Dalam tuntutannya, jaksa berdalil terdakwa memenuhi semua unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan secara sah dan meyakinkan.

Antasari diduga sebagai otak pembunuhan. Dalam konstruksi tuntutannya, jaksa mengatakan tindakan Antasari menghabisi Nasrudin diawali pertemuan terdakwa dengan istri ketiga korban, Rani Juliani di Kamar 803 Hotel Grand Mahakam.

Nasrudin lalu memanfaatkan skandal itu untuk memaksa Antasari memenuhi permintaannya. Tindakan Nasrudin yang mengancam akan membeberkan skandal itu, dianggap mengancam Antasari.

Menurut jaksa, Antasari, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi panik. Dia lalu meminta bantuan pengusaha, Sigid Haryo Wibisono dan Komisaris Besar Wiliardi Wizar.

Antasari juga minta bantuan pada Kapolri. "Untuk menutupi substansi hanya bercerita kepada Kapolri bahwa diteror seseorang tanpa memberitahu penyebab ancaman," kata jaksa.

Nasrudin ditembak pada 14 Maret 2009. Dia meninggal 22 jam kemudian akibat dua peluru bersarang di kepala.

sumber: vivanews.com

Teknologi Rekaman yg digunakan KPK

Harga nya $420,000.00 



Berita mengenai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah menggunakan teknologi canggih untuk memperlancar pekerjaan mereka sebagai pemberantas korupsi di Indonesia, telah terbukti dengan adanya alat penyadap yang digunakan untuk menyadap percakapan Artalyta Suryani dengan para pejabat Jaksa Agung Muda (JAM).

KPK telah mengalokasikan dana sebesar 34 miliar dari dana APBN dalam proyek pengadaan KPK melalui Daftar Isian Proyek dan Anggaran (DIPA) 035-2/69-03-0-2005, untuk membeli alat sadap jenis portable A (laptop dan receiver) seharga Rp1,512 miliar, jenis B harganya Rp5,25 miliar, dan jenis C harganya Rp4 miliar. Alat penyadap tersebut dinamakan ATIS Gueher Gmbh buatan Jerman.

ATIS (Audio Telecommunication International Systems), adalah sebuah generasi baru dari Instant Recall Recorders (IRC) dalam teknologi solid-state, yang dapat dikoneksikan ke dalam audio source berupa telepon atau handphone GSM/AMPS/CDMA dan akan merekam atau menyadap seluruh komunikasi suara dengan kapasitas aktif lebih dari 680 menit dan 1000 panggilan yang berbeda. Kompresi algoritma yang ada di dalam ATIS telah memperbesar kapasitas penyimpanan dan kualitas suara yang cukup jernih. Dengan menggunakan koneksi telepon, ATIS dapat mengidentifikasi penelepon, waktu telepon dan nomor penelepon via RS 232 link built-in. Teknik penyadapannya, menurut wakil ketua KPK, Amien Sunaryadi, akan menyadap nomor telepon seluler dan kemudian akan ditampilkan di sistem KPK. Sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh komite pengawas yang terdiri dari non penegak hukum.

Selain penyadap telepon seluler, ATIS Gueher Gmbh, KPK juga telah membeli peralatan firing buatan AS dan peralatan macro sistem bikinan Polandia. Untuk total harga pembelian semua alat sadap tersebut seharga Rp28,07 miliar. Selain itu, KPK juga membeli satu unit LID Monitoring Centre (LID MC) seharga Rp17,31 miliar. Langkah yang diambil KPK untuk membeli alat penyadap ATIS dinilai Bappenas telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan pihak KPK lebih memilih tidak memberikan komentar apapun kepada pers.

Sementara itu, pengamat telematika, Roy Suryo, menganggap pembelian alat penyadap ATIS tersebut terlalu mahal, karena sebenarnya harga di pasaran sekitar 8 miliar hingga 12 miliar per unit.Roy mengungkapkan tidak tahu berapa unit alat penyadap yang telah dimiliki KPK hingga sekarang, namun Roy mengemukakan pendapatnya, jika dengan harga 34 miliar hanya membeli satu unit, berarti harga alat sadap tersebut terlalu mahal.

Sumber: kaskus.us 

Sejarah Hakim Bao

Bao Zheng (999-1062) adalah seorang hakim dan negarawan terkenal pada jaman Dinasti Song Utara. Karena kejujurannya dia mendapat julukan Bao Qingtian yang berarti Bao si langit biru, sebuah nama pujian bagi pejabat bersih. Musuh-musuhnya menjulukinya Bao Heizi yang artinya si hitam Bao karena warna kulitnya yang gelap. Nama kehormatannya adalah Xiren.



Bao dilahirkan dalam keluarga sarjana di Luzhou (sekarang Hefei, provinsi Anhui). Kehidupan awalnya banyak mempengaruhi kepribadiannya. Orang tuanya walaupun hidup pas-pasan, namun masih sanggup menyekolahkannya dengan baik. Ketika sedang mengandungnya, ibunya sering turun naik gunung untuk mengumpulkan kayu bakar. Di kampungnya dia banyak berteman dengan rakyat jelata sehingga dia mengerti beban hidup dan masalah mereka. Hal ini membuatnya membenci korupsi dan bertekad untuk menegakkan keadilan dan kejujuran. Orang yang berpengaruh besar pada kehidupannya adalah Liu Yun, seorang pejabat kehakiman di Luzhou, seorang pejabat yang ahli dalam puisi dan literatur serta adil dan membenci kejahatan. Dia juga seorang yang menghargai intelektual dan bakat Bao. Di bawah pengaruh Liu, Bao bertekad untuk memberikan kesetiaannya terhadap kerajaan dan cintanya pada negara dan rakyat.



Pada usia 29 tahun, dia lulus ujian kerajaan tingkat tertinggi dibawah pengujian langsung dari kaisar hingga menyandang gelar Jinshi. Sesuai hukum dan peraturan saat itu yang mengatakan bahwa seorang sarjana Jinshi dapat ditunjuk menempati posisi penting dalam pemerintahan, maka Bao diangkat sebagai pejabat kehakiman mengepalai Kabupaten Jianchang. Namun dia mengundurkan diri tak lama kemudian karena sebagai anak berbakti dia memilih pulang kampung untuk merawat orang tuanya yang sudah tua dan lemah selama sepuluh tahun. Baru setelah kematian orang tuanya, dia kembali diangkat sebagai pejabat, kali ini sebagai pejabat kehakiman Provinsi Tianchang. Ketika itu dia telah berumur 40 tahun.



Sebagai pejabat, Bao bekerja dengan adil, berani, dan berpegang pada kebenaran. Kecerdasan dan bakatnya membuat banyak orang kagum, termasuk Kaisar Song Renzong yang mempromosikannya dan memberikannya jabatan penting termasuk sebagai hakim di Bian (sekarang Kaifeng), ibukota Dinasti Song. Dia terkenal karena pendiriannya yang tak kenal kompromi terhadap korupsi diantara pejabat pemerintahan saat itu. Dia menegakkan keadilan bahkan menolak untuk tunduk pada kekuasaan yang lebih tinggi darinya bila itu tidak benar termasuk pada Guru Besar Pang, ayah mertua kaisar yang merangkap guru besar yang membimbing putra mahkota sehingga Pang sangat menganggap Bao sebagai musuhnya.



Sejarah mencatat bahwa selama kurang lebih 30 tahun sejak dia memegang jabatan pertama kalinya, sebanyak lebih dari 30 orang pejabat tinggi termasuk beberapa mentri telah dipecat atau diturunkan pangkatnya olehnya atas tuduhan korupsi, kolusi, melalaikan tugas, dan lain-lain. Dia sangat berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan menyerah selama dianggapnya sesuai kebenaran. Enam kali dia melaporkan pada kaisar dan memintanya agar memecat pejabat tinggi, Zhang Yaozhuo, paman dari selir kelas atas kerajaan, tujuh kali untuk memecat Wang Kui, pejabat tinggi lain yang kepercayaan kaisar, bahkan dia pernah beberapa kali membujuk kaisar untuk memecat perdana mentri Song Yang. Dalam kapasitasnya sebagai juru sensor kerajaan dia selalu sukses meyakinkan kaisar tanpa membawa kesulitan bagi dirinya, padahal dalam sejarah banyak juru sensor telah mengalami nasib yang buruk, seperti misalnya Sima Qian, sejarawan dan filsuf Dinasti Han yang dikebiri karena Kaisar Han Wudi tidak bisa menerima pendapatnya.



Dalam pemerintahan, teman dekatnya adalah paman kaisar yaitu Zhao Defang yang lebih dikenal dengan nama pangeran ke delapan (Ba Wang Ye). Di kalangan rakyat, Bao Zheng dikenal sebagai hakim yang adil dan berani memutuskan segala sesuatu berdasarkan keadilan tanpa rasa takut, juga mampu membedakan mana yang benar dan yang salah. Baginya siapapun termasuk kerabat dekat kaisar sekalipun harus dihukum bila terbukti bersalah melakukan pelanggaran. Bao meninggal tahun 1062 dan dimakamkan di makam keluarganya di Hefei, di kota itu juga dibangun kuil untuk mengenangnya.



Bao Zheng banyak menghiasi karya literatur dalam sejarah Tiongkok, kisah hidupnya yang melegenda sering ditampilkan dalam opera dan drama, kebanyakan kisah-kisah ini didramatisasi. Dalam opera biasanya dia digambarkan sebagai pria berjenggot dengan wajah hitam dan tanda lahir berbentuk bulan sabit di dahinya (beberapa versi menyebutkan tanda ini berasal dari luka ketika dia memberi hormat dengan sangat keras pada ibunya untuk menunjukkan baktinya).



Disebutkan juga bahwa kaisar menganugerahi Bao tiga gilotin (alat penggal) dalam tugasnya sebagai hakim. Ketiga gilotin itu mempunyai dekorasi yang berbeda dan digunakan untuk menghukum orang sesuai statusnya. Guilotine kepala anjing untuk menghukum rakyat jelata, kepala macan untuk menghukum pejabat korup, dan kepala naga untuk menghukum bangsawan jahat. Dia juga dianugerahi tongkat emas kerajaan oleh kaisar sebelumnya untuk menghukum kaisar sendiri bila bersalah dan pedang pusaka kerajaan sebagai tanda berhak untuk menghukum siapapun termasuk anggota kerajaan tanpa melapor atau mendapat persetujuan dulu dari kaisar. Dalam tugasnya dia dibantu oleh enam deputinya yaitu polisi Zhan Zhao, sekretaris Gongsun Zhi, dan empat pengawal Wang Chao, Ma Han, Zhang Long, dan Zhao Hu. Selain itu juga lima pendekar dari dunia persilatan yang dijuluki lima pendekar tikus. Keduabelas orang ini disebut “tujuh pendekar lima ksatria”

sumber: http://eksplorasi-dunia.blogspot.com/2010/05/hakim-bao-history.html

Daftar Koruptor Yang Mencuri Dana Bantuan Bencana

Negara ini sekarang sedang tertimpa bencana mulai dari banjir bandang di Papua, tsunami di Mentawai, banjir di Jakarta, dan letusan Gunung Merapi. Banyak korban bencana alam ini yang memerlukan bantuan pemerintah, namun entah apa karena tidak ada hari nurani, ada beberapa pejabat yang tega sekali mengkorupsi dana bantuan bencana alam untuk kepentingan pribadi. Berikut sebagian nama-nama para koruptor tersebut :

1. Korupsi bantuan bencana bsunami

Setelah bencana tsunami pad` 17 Juli 2006 lalu, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berencana memberikan bantuan kepada para nelayan yang menjadi korban. Bantuan itu berupa perahu fiberglass 1 GT dengan mesin 15 PK dan pengadaan alat tangkap. Dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2006.

Hari Purnomo, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah, dan Elisabeth, Kepala Seksi Produksi Penangkapan Ikan Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Tengah yang mengurusi urusan tersebut. Namun mereka terbukti melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena mereka dianggap melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999. Tindakan mereka ini telah merugikan Negara Indonesia sekitar 9,5 milyar rupiah di saat para korban tsunami khususnya nelayan membutuhkan bantuan.

2. Korupsi oleh Bupati Purwakarta

Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Lili Hambali Hasan, diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bencana alam Rp 2 miliar dan kasus korupsi pembangunan gedung Islamic Center Purwakarta sebesar Rp 1,725 miliar.

3. Penggelapan beras bantuan bencana

Tak hanya para pejabat saja ternyata ada pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Sosial Jember, Jawa Timur bernama M. Kholik Anwari telah menggelapkan 72 ton beras bantuan bencana alam. Uang penjualan beras itu dia gunakan Anwari untuk berjudi, mabuk, dan bermain perempuan.

4. Korupsi di pos bantuan bencana alam

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut) telah menahan dua pejabat di lingkungan Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi uang negara sejumlah Rp6,9 miliar pada pos bantuan bencana alam tahun anggaran 2007-2008. Dua pejabat tersebut yakni Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan HM alias Mandiri dan Kepala Dinas Perhubungan WT alias Tine.

5. Korupsi dana bencana pascagempa Yogja

Sekelompok tersangka korupsi dana rekontruksi pascagempa DI Yogyakarta telah ditetapkan senilai Rp1 miliar. Mereka adalah Kepala Desa (Kades) Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Sukro Nur Harjono, Sigit, Kabag Keuangan Desa Selopamioro, dan Sugiono pengumpul uang potongan dana rekontruksi pascagempa. modus operandi para tersangka yaitu melakukan pemotongan dana rekontruksi kepada setiap kelompok masyarakat penerima dana rekontruksi dengan besar masing-masing mencapai Rp 7 juta hingga Rp 10 juta

6. Korupsi dana bencana oleh gubernur

Gubernur Banten, Djoko Munandar yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelewengan bencana alam senilai Rp 14 miliar. Ia ditetapkan sebagai tersangka dimana ia sebelumnya menjadi saksi dari kasus korupsi tersebut setelah bukti-bukti telah terkuak. Hasil korupsi tersebut masuk ke kantong pribadi Panitia Anggaran DPRD Banten.

7. Korupsi dana bencana alam puting beliung

Mantan Kabag Kesra Pemkab Probolinggo H Sudarmin beserta empat tersangka dugaan korupsi dana bantuan bencana alam puting beliung lainnya yakni, mantan staf PNS Dinas Perkebunan, Didik, mantan staf Bagian Kesra, Samsul, mantan Camat Lumbang, Sanemo serta mantan Kades Sapeh, Karnoto.

Para tersangka diduga melakukan bancakan dana untuk korban bencana alam puting beliung di Desa Sapeh, Kecamatan Lumbang yang merugikan negara Rp 271 juta. Bantuan yang disalurkan kepada korban hanya Rp 14 juta dari total anggaran sebesar Rp 285 juta. Dana bantuan itu mengalir ke Karnoto Rp 78 juta, staf PNS Dinas Perkebunan Didik menerima Rp 28,5 juta, staf Kesra Samsul Rp 16,5 juta, mantan Camat Lumbang Sanemo Rp 45 juta dan Rp 103 juta mengalir ke kantong pribadi H Sudarmin.

sumber: http://joyhomework.wordpress.com/2010/10/29/daftar-koruptor-yang-mencuri-dana-bantuan-bencana/

Jadwal Demo Anti Korupsi 9 Desember 2009

Bukan bermaksud untuk merekayasa, menuduh, membuat panik ataupun gosip ga jelas.

Jadwal Dem /Unjuk Rasa
Rabu,9-12-09

Wkt : 08.00-selesai
Tmpt : Kantor KPK Jl HR Rasuna Said Jak Sel

Wkt : 08.00 s/d 22.00 
Tmpt : Hotel Redtop Jl. Pecenongan

Wkt : 09.00 s/d 14.00 
Tmpt : Kantor Disnakertrans DKI Jakarta Jl. Prapatan, Jak Pus

Wkt : 09.00-selesai 
Tmpt : Kantor Bupati dan DPRD Kab Tangerang

Wkt : 09.00 s/d 16.00 
Tmpt : Pengadilan Negeri Jakpus Jl.Gajah Mada Kantor Perwakilan Pemda Prop Sulawesi tenggara Jl. Sumenep

Wkt : 09.00-selesai 
Tmpt : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya Jakarta Selata

Wkt : 10.00-selesai 
Tmpt : Bundaran H.I. Jl MH Thamrin , Depan Istana Negara Jl Merdeka Utara.

Wkt : 10.30 s/d 14.00 
Tmpt : Kantor Kementerian BUMN Jl Merdeka Jak Pus. 

Wkt: 11.00-selesai
Tmpt : Kantor PT Coca Cola Wisma Pondok Indah II Jakarta Selatan

Waktu : 11.30 s/d 16.30 
Tempat : Depan Istana Negara

Waktu : 13.00-selesai 
Tempat : Kantor KPK

Waktu : 13.00-selesai 
Tempat : Depan Istana 
Pelaksana : Forum Masyarakat Mandiri

Sumber: http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2896733

1. Felipe Calderon (Meksiko)


Ini dia presiden paling tegas memberantas korupsi di negaranya. Felipe Calderon memecat lebih dari 4.500 anggota polisi Meksiko sebab terkait rasuah, penyalahgunaan jabatan, dan kejahatan terorganisasi.
Langkah ini diambilnya sejak dua tahun lalu sampai sekarang. Namun sayang, bulan depan masa jabatannya bakal berakhir. Padahal masih banyak kasus korupsi perlu ditangani. Menurut Indeks Persepsi Korupsi versi Transparency International, Meksiko masih berada di peringkat seratus bersama Indonesia, Argentina, Gabon, Madagascar, Malawi, Suriname, dan lain-lain, dengan nilai 3,0.

2. Ellen Johnson Sirleaf

Ini presiden perempuan paling garang dalam memberantas korupsi. Ellen Johnson Sirleaf bahkan memecat anaknya sendiri bersama 45 pejabat negara lain sebab tidak menyerahkan daftar kekayaan pada komisi antirasuah. Mereka tidak boleh kembali menjabat bila belum memberikan deretan penghasilan diperoleh dan darimana sumbernya.
Menurut Indeks Persepsi Korupsi versi Transparency International Liberia ada di peringkat 91. Itu artinya, penanganan korupsi di negara ini masih lebih baik ketimbang Indonesia.

3. Ollanta Humala (Peru)

Baru menjabat tahun lalu, Presiden Peru Ollanta Humala langsung membuat hantaman besar di lembaga kepolisian. Dia memecat 30 dari 45 jenderal polisi, termasuk Kepala Kepolisian Raul Bacerra. Bacerra digantikan Jenderal Raul Salazar. Berdua saling membahu memberhentikan sepihak mereka mencuri uang negara satu sol atau lebih. Sol merujuk pada mata uang Peru.
Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi versi Transparency International negara di Amerika Latin itu menduduki peringkat 80, dengan skor 3,4.

4. Lee Myung Bak (Korea Selatan)

Tahun lalu, Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak memerintahkan kepolisian untuk menangkap kakaknya sendiri, Lee Sang Deuk, duduk menjadi anggota parlemen Negeri Ginseng itu.
Deuk dituduh menerima suap Rp 4,9 miliar dari direktur dua bank bermasalah. Uang itu diterima Deuk kurun waktu 2007-2011 sebagai imbalan sebab dia membantu para pimpinan bank itu menghindar dari audit bank sentral negara itu.
Kejadian menimpa kakak Myung Bak, membuat presiden itu berkali-kali memohon ampunan rakyat Korea Selatan lewat media. Hingga kini kasus Deuk masih dalam penyelidikan.

5. Benigno Aquino III (Filipina)

Presiden Filipina Benigno Aquino III dan jajarannya ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memerintahkan penahanan Mantan Presiden Gloria Macapagal Arroyo sebab penyalahgunaan dana lotere nasional sebesar Rp 84 miliar.
Aquino juga memecat sembilan orang pejabat di kantor lotere nasional. Jika terbukti benar, Arroyo dan kroninya bajak menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas meski dengan jaminan.

sumber:http://terselubung.blogspot.com

6 Presiden Pembasmi Korupsi Di Dunia

1. Felipe Calderon (Meksiko)


Ini dia presiden paling tegas memberantas korupsi di negaranya. Felipe Calderon memecat lebih dari 4.500 anggota polisi Meksiko sebab terkait rasuah, penyalahgunaan jabatan, dan kejahatan terorganisasi.
Langkah ini diambilnya sejak dua tahun lalu sampai sekarang. Namun sayang, bulan depan masa jabatannya bakal berakhir. Padahal masih banyak kasus korupsi perlu ditangani. Menurut Indeks Persepsi Korupsi versi Transparency International, Meksiko masih berada di peringkat seratus bersama Indonesia, Argentina, Gabon, Madagascar, Malawi, Suriname, dan lain-lain, dengan nilai 3,0.

2. Ellen Johnson Sirleaf

Ini presiden perempuan paling garang dalam memberantas korupsi. Ellen Johnson Sirleaf bahkan memecat anaknya sendiri bersama 45 pejabat negara lain sebab tidak menyerahkan daftar kekayaan pada komisi antirasuah. Mereka tidak boleh kembali menjabat bila belum memberikan deretan penghasilan diperoleh dan darimana sumbernya.
Menurut Indeks Persepsi Korupsi versi Transparency International Liberia ada di peringkat 91. Itu artinya, penanganan korupsi di negara ini masih lebih baik ketimbang Indonesia.

3. Ollanta Humala (Peru)

Baru menjabat tahun lalu, Presiden Peru Ollanta Humala langsung membuat hantaman besar di lembaga kepolisian. Dia memecat 30 dari 45 jenderal polisi, termasuk Kepala Kepolisian Raul Bacerra. Bacerra digantikan Jenderal Raul Salazar. Berdua saling membahu memberhentikan sepihak mereka mencuri uang negara satu sol atau lebih. Sol merujuk pada mata uang Peru.
Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi versi Transparency International negara di Amerika Latin itu menduduki peringkat 80, dengan skor 3,4.

4. Lee Myung Bak (Korea Selatan)

Tahun lalu, Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak memerintahkan kepolisian untuk menangkap kakaknya sendiri, Lee Sang Deuk, duduk menjadi anggota parlemen Negeri Ginseng itu.
Deuk dituduh menerima suap Rp 4,9 miliar dari direktur dua bank bermasalah. Uang itu diterima Deuk kurun waktu 2007-2011 sebagai imbalan sebab dia membantu para pimpinan bank itu menghindar dari audit bank sentral negara itu.
Kejadian menimpa kakak Myung Bak, membuat presiden itu berkali-kali memohon ampunan rakyat Korea Selatan lewat media. Hingga kini kasus Deuk masih dalam penyelidikan.

5. Benigno Aquino III (Filipina)

Presiden Filipina Benigno Aquino III dan jajarannya ada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memerintahkan penahanan Mantan Presiden Gloria Macapagal Arroyo sebab penyalahgunaan dana lotere nasional sebesar Rp 84 miliar.
Aquino juga memecat sembilan orang pejabat di kantor lotere nasional. Jika terbukti benar, Arroyo dan kroninya bajak menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas meski dengan jaminan.

 

 

sumber:http://terselubung.blogspot.com